Penguatan Pemahaman HAM, Nakes Bungo Didorong Tingkatkan Pelayanan Kesehatan yang Transparan dan Berkualitas

FAKTA BUNGO – Pemerintah Kabupaten Bungo mendapat apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan penguatan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi tenaga kesehatan (Nakes). Kegiatan ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama dalam menghadapi dinamika pelayanan publik di era digital saat ini.

Acara itu di gelar di Ruang Pola Kantor Bupati Bungo, Rabu, (19/11/2025).yang diikuti seluruh nakes puskesmas se Kabupaten Bungo. Kepala dinas kesehatan kabupaten Bungo dr.Safarudin Matondang,M.Ph menyampaikan, bahwa penguatan pemahaman HAM ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 serta berbagai regulasi terkait pelayanan kesehatan. Sosialisasi dan pelatihan tersebut dinilai memberi manfaat besar bagi Nakes agar dapat memberikan pelayanan yang lebih nyaman, efektif, dan sesuai standar.

Menurutnya, baik Nakes maupun masyarakat memiliki hak dan perlindungan hukum dalam proses pelayanan. Setiap pihak juga memiliki sanksi apabila terjadi pelanggaran. Namun, jika komunikasi dilakukan secara terbuka dan selaras, berbagai persoalan di lapangan dapat diminimalisir bahkan dihindari sama sekali.

Ia menekankan pentingnya kemampuan komunikasi publik bagi tenaga kesehatan, terutama komunikasi efektif pada saat memberikan pelayanan. Keterbukaan informasi dan penyampaian solusi menjadi hal utama dalam membangun kepercayaan masyarakat.

“Bukan mendiamkan masalah, tetapi mengambil langkah kolaboratif dengan faskes lain atau tenaga kesehatan lain. Memberikan pemahaman kepada masyarakat itu jauh lebih baik agar mereka mengetahui aturan pelayanan,” ujar Kadis kesehatan Kabupaten Bungo dr.Safraudin Matondang.,M.Ph

Selain itu, para Nakes juga kembali diingatkan untuk tidak melakukan emungutan di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Seluruh prosedur pelayanan harus mengikuti aturan resmi yang berlaku demi terciptanya pelayanan yang berkualitas.

Ia berharap seluruh fasilitas kesehatan  baik pemerintah maupun swasta dapat terus menjalin kolaborasi demi menghadirkan pelayanan yang bermutu, berkesinambungan, dan memberikan kepuasan bagi masyarakat.

Terkait era digitalisasi, ia menegaskan bahwa administrasi tidak boleh menjadi kendala dalam pelayanan. “Ketika pasien datang, yang dilayani adalah pasiennya dulu, bukan administrasinya. Administrasi akan dikelola dengan baik oleh bagian terkait. Jika ada kendala, dapat ditindaklanjuti melalui manajemen,” tambahnya.

Dengan adanya penguatan pemahaman HAM ini, diharapkan seluruh Nakes di Kabupaten Bungo semakin profesional, beretika, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang responsif, transparan, dan ramah masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *